by

KPU Mengantisipasi Mantan Koruptor yang Bersikeras Nyaleg

Komisi Penentuan Umum Jawa Barat menghadapi ada partai politik yang bersikeras masih ajukan bekas terpidana masalah korupsi jadi Akan Calon Anggota Legislatif atau Bacaleg pada Pemilu Legislatif 2019.

Antisipasi itu diawali dengan pemberlakuan Ketentuan Komisi Penentuan Umum (PKPU) Nomer 20/2018 perihal Penyalonan Anggota DPR RI, DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten resmi diberlakukan serta melarang bekas narapidana masalah korupsi mencalonkan jadi Calon Legislatif (Caleg).

Komisioner KPU Jawa Barat, Endun Abdul Hak, menuturkan pada Pileg 2019 pihaknya memperkirakan dari 16 partai politik yang turut, bakal mendaftar Bacaleg optimal 120 orang. Bila dikalikan, pada pendaftaran Pileg 2019, KPU Jawa Barat bakal memverifikasi berkas pendaftaran Bacaleg sejumlah 1920 orang.

” KPU telah resmikan, jelas di situ partai politik mesti menyeleksi dari pertama. (bila) pada waktunya kelak mendaftarkan ada yang terindikasi itu, kita tolak, ” tegas Endun di kantor KPU Jawa Barat jalan Garut Kota Bandung, Sabtu 7 Juli 2018.

Endun menuturkan, untuk percepat sistem verifikasi berkas Bacaleg, pihaknya telah bikin Standard Operasional Prosedure (SOP). Ia mengimbau partai politik supaya pro aktif dengan regulasi baru itu.

Lanjut Endun, untuk meminimalkan perselisihan waktu verifikasi, KPU Jawa Barat intens berkomunikasi dengan 16 partai politik untuk pro aktif dengan ketentuan baru itu.

” KPU Jawa Barat telah sediakan SOP. Yang paling penting kita telah berkomunikasi dengan narahubungnya, bertanya pada partai politik bila kelak ada akan calon yang terindikasi, konfirmasi benar-benar, ” terangnya.

Belumlah Ada Daftar

Endun memberikan, pihaknya belumlah memperoleh daftar nama bekas narapidana masalah korupsi asal Jawa Barat untuk mempermudah step verifikasi.

” Belumlah bisa, kita menanti bila ada launching dari KPK, namun usaha kita intensif berkomunikasi dengan partai termasuk juga membekali internal KPU yang kelak terima berkas pendaftaran agar detil (mengecek), ” tuturnya.

Endun meyakinkan, SOP yang dibikin tak bertentangan dengan Undang-undang Pilkada ataupun PKPU nomer 20/2018. ” Pasti proses tehnis PKPU, kita telah buat ceklis-ceklis berdasar pada PKPU, ” terangnya.

Ketentuan KPU (PKPU) ini, pada awal mulanya memetik pro-kontra. Terutamanya dalam Masalah 7 Ayat 1 huruf h yang berisi larangan untuk bekas narapidana (napi) masalah korupsi, untuk mendaftaran diri jadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019.

Walau Masalah 7 ayat 1 huruf h itu tidak cuma melarang eks koruptor maka caleg, namun termasuk juga sisa terpidana bandar narkoba serta kejahatan seksual anak. Namun, kenyataannya, frasa larangan untuk eks koruptor itu yang paling ‘seksi’ disorot.

Bagaimanapun, PKPU Nomer 20 Th. 2018 ini telah disahkan. Dengan hal tersebut, ketetapan larangan untuk eks koruptor mulai diaplikasikan KPU, serta mengikat untuk jadi prasyarat calon legislatif di semuanya tingkatan lokasi dalam Pemilu 2019.

KPU juga sudah menyiapkan proses bagian mengajukan akan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Pendaftaran untuk akan caleg di gelar pada 4 Juli sampai 17 Juli 2018 yang akan datang.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed